Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Hallo sahabat kuahbiru, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Peraturan Pemerintah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
link : Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Alhamdulillah...berikut ini admin share berita gembira bagi kita seluruh sahabat Pendidik dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia, karena Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pendidikan dan tenaga kependidikan. 

Dalam Regulasi baru tersebut sebagaimana yang tercantum;
Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis. Sedangkan yang dimaksud Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan. 

Sementara dalam pasal 2 

• Ayat 1 ; yang dimaksud perlindungan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. 
• Ayat  2 ; Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:

          a. Hukum;
          b. Profesi;

          c. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau

          d. Hak atas kekayaan intelektual. 

• Ayat  3 ; Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap :

          a. Tindak kekerasan;

          b. Ancaman;

          c. Perlakuan diskriminatif;

          d. Intimidasi; dan/atau 

          e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi,              dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga                       Kependidikan.

• Ayat  4 ; Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:

          a. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

          b. Pemberian imbalan yang tidak wajar;

          c. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;

          d. Pelecehan terhadap profesi; dan/atau

          e. Pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

              dalam melaksanakan tugas. 

• Ayat  5 ; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:

          a. Gangguan keamanan kerja; 

          b. Kecelakaan kerja;

          c. Kebakaran pada waktu kerja;bencana alam; 

          d. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau risiko lain. 

• Ayat  5 ; Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap;

          a. Hak cipta; dan/atau

          b. Hak kekayaan industri.

Sementara itu dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan yang dimaksud merupakan kewajiban Pemerintah; Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; Satuan Pendidikan; Organisasi Profesi; dan/atau Masyarakat dengan menyediakan sumber daya; dan menyusun mekanisme pemberian Perlindungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 4 juga diperjelas bahwa Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi yang merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar

pengadilan dalam bentuk:

a. konsultasi hukum;

b. mediasi; dan/atau

c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan.

untuk lebih jelasnya silahkan download  pada link di bawah ini :

Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 

Tentang 

Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Demikian dan semoga bermanfaat...

Terimakasih

Demikianlah Artikel Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekianlah artikel Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan alamat link https://kuahbiru.blogspot.com/2017/03/permendikbud-ri-nomor-10-tahun-2017.html

Tweet